Salah satu penyakit kronis yang sedang menjangkiti pengadaan barang/jasa adalah tumpuan mesra didasari suudzon mengiringi pelakunya. Lamun berbicara perjanjian antara pengguna dan penyedia. Ibarat perjodohan kedua mempelai mengadakan pertemuan dengan ruang saling goyah. Maka dapat dibayangkan keluarga yang dengan terjadi: D. Lha malah bicara nikah hehehe..

Satu diantara yang selalu menjadi pokok “pertengkaran” merupakan dipersyaratkannya SKA dan SKT dalam telatah konstruksi. SKA adalah Akta Keahlian Kerja, dengan keyword “ahli”. Tetapi SKT adalah Sertifikat Spesialisasi Kerja menggunakan kata kunci “Terampil”. Masing-masing pihak baik pengguna dan penyedia suudzon-nya luar biasa.

Penyedia menilai PPK mempersyaratkan SKA dan SKT guna salah satu cara untuk mengunci paket bagi penyedia khusus. Apesnya pokja yang terkena getahnya. Di setiap saluran diskusi menggunakan teman-teman penyedia selalu aja pokja yang dipersalahkan sebab mempersyaratkan http://ska-skt.co.id yang cenderung berlebihan. Padahal ini tanggungjawab PPK.

PPK juga serupa perwakilan pengguna beralasan lalu penyedia lazimnya hanya meminjam meminjam usaha yang mempunyai SKA/SKT. Sehingga jika mempersyaratkan personil yang ber-SKA/SKT yang minimal bakal berdampak di pekerjaan.

Sedangkan dalam sudah barang tentu dugaan-dugaan serupa ini benar memilikinya, namun pantas kita pahami bersama, tanda ini mesti kita perangi bersama. Keadaan ini tidak aman bagi mode pengadaan barang/jasa kita.

PPK sebagai penanggungjawab pelaksanaan telatah dalam menyutradarai spesifikasi pantas menetapkan hajat kualitas serta kuantitas personil sesuai beserta kompleksitas tingkah laku.

Pokja sebagai pelaksana penetapan, dimana di dalam dokumen pemilihan salah satu segi utamanya diartikan sebagai spesifikasi personil inti yang ditetapkan PPK, juga wajib melakukan kaji ulang. Pada kaji kembali pokja kudu mengingatkan PPK agar di menetapkan kuantitas dan markah personil serasi dengan kepelikan pekerjaan.

Penyedia juga sederajat partner pemerintah harus langsung mengupgrade kompetensinya. Dengan melaksanakan rekrutmen / pembinaan poin SDM yang dimiliki, agar dalam kegiatan pekerjaan tdk hanya mengejar profit akan tetapi juga merangsang profesionalisme. Kepemilikan tenaga yang bersertifikat indah disisi kemahiran dan/atau kualitas adalah struktur profesionalisme penyedia.



Kembali menurut pertanyaan tersangkut batasan banyaknya dan derajat personil prinsip yang meraup SKA dan/atau SKT dalam satu Paket pekerjaan pengertian. Pada intinya adalah disesuaikan dengan kompleksitas pekerjaan.

Bagi paket-paket yang bersifat status dimana kompleksitas pekerjaan cuma ditentukan sebab nilai temporer unsur yang lain cateris paribus atau bertemperamen sama/tetap. Member dapat melihat pada pengertian yang dikenakan Permen PU 8/2011, tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi subsidi 3 Nilai Usaha Pelatih Konstruksi, untuk menentukan subkualifikasi berdasarkan siasat penyedia pelaksana konstruksi.

Daripada sini mampu dilihat kalau secara kuantitas dan poin SKA/SKT tidak ada pembatasan. Namun, dari sisi batas kepada nilai Paket dapat disimpulkan bahwa bagi kualifikasi usaha kecil (K) dengan prestise paket pekerjaan s/d 2, 5 Milyar, standar minimalnya adalah Penanggungjawab Teknik 1 orang yang memiliki SKT. Untuk tingkatan disesuaikan dengan grade prestise paket. SKA baru disyaratkan apabila tersedia pekerjaan elektrikal yang betul2 memerlukan keilmuan.

Sedangkan SKA non elektrikal baru dipersyaratkan untuk Paket dengan prestise diatas 2, 5 Milyar atau Paket usaha non kecil. Serta pemilik SKA harus terbelah dengan Pencedok badan tenggang. Dengan kata lain direktur kongsi tidak dapat menjadi daya ahli sekalian untuk Paket usaha non kecil.

Demikian sekedar pemikiran, silakan didiskusikan lebih luas.